List/Grid

Berita Nasional Subscribe to Berita Nasional

Cegah Rangkap Jabatan, Calon Kepala Daerah Tak Perlu Masuk Partai

Cegah Rangkap Jabatan, Calon Kepala Daerah Tak Perlu Masuk Partai

laporan: Zul Hidayat Siregar JIMLY ASSHIDIQIE RMOL. Partai politik sebaiknya tidak lagi memilih hak untuk me-recall atau menarik anggotanya dari DPR. Klausul ini diharapkan menjadi salah satu pasal dalam Undang-Undang… Read more »

Putusan Mahkamah Konstitusi  menunjukan  politik Indonesia masih berwajah Keadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukan politik Indonesia masih berwajah Keadilan

  Jakarta,  Putusan MK mengenai Partai Politik peserta Pemilu 2009 boleh ikut Pemilu 2014 tanpa verifikasi disambut baik oleh Partai Sarikat Indonesia ( PSI) . Ketua Umum PARTAI SARIKAT INDONESIA,… Read more »

Partai Sarikat Indonesia Siap Tempur dalam Pemilu 2014

Partai Sarikat Indonesia Siap Tempur dalam Pemilu 2014

Jakarta,  Partai Sarikat Indonesia (PSI)  menyambut gembira  Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  yang membatalkan Pasal 51 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008… Read more »

Parpol Non PT Bisa Mengikuti Pemilu 2014 Tanpa Verifikasi

Parpol Non PT Bisa Mengikuti Pemilu 2014 Tanpa Verifikasi

Jakarta, Pelita – SELURUH partai politik lama peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, terutama yang tidak mendapat tempat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) atau parpol non parliamentary threshold (PT) kini dapat… Read more »

Kemenkum HAM: Parpol Baru Tetap Harus Diverifikasi

Kemenkum HAM: Parpol Baru Tetap Harus Diverifikasi

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal 51 ayat 1 UU No 2/2008 tentang Partai Politik mengenai verifikasi. Meski begitu, parpol-parpol baru tetap diwajibkan mengikuti proses verifikasi. “Verifikasi untuk… Read more »

Partai Pemilu 2009 Tak Perlu Verifikasi

Partai Pemilu 2009 Tak Perlu Verifikasi

VIVAnews – Proses verifikasi badan hukum untuk partai politik baru calon peserta Pemilu 2014 akan terus berjalan. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 51 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun… Read more »

MK Kabulkan Permohonan 14 Parpol Kecil

MK Kabulkan Permohonan 14 Parpol Kecil

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan 14 partai politik (Parpol) kecil untuk tidak melakukan proses verifikasi untuk menjadi peserta Pemilhan Umum (Pemilu) 2014. “Pasal 51 ayat (1), Pasal… Read more »

Kasus Surat Palsu MK Mabes Polri Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Kasus Surat Palsu MK Mabes Polri Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Jakarta – Mabes Polri masih terus mengembangkan penyidikan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah menetapkan MH sebagai tersangka dan menahannya, kini Mabes Polri tengah menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain… Read more »

Pimpin KPK, Busyro Diminta Jangan Terlalu Sopan

Pimpin KPK, Busyro Diminta Jangan Terlalu Sopan

Jakarta – Kepemimpinan Busyro Muqoddas di KPK dikritik oleh Usman Hamid. Menurut Usman yang juga pengamat dari International Center For Transitional Justice, Busyro terlalu sopan dalam memimpin KPK. “Sebagai pemimpin… Read more »

KPU Ambon Siap Lantik Pasangan Golkar Jadi Walikota Ambon

KPU Ambon Siap Lantik Pasangan Golkar Jadi Walikota Ambon

Ambon – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memenangkan pasangan Partai Golkar, Richard Louhenapessy-MAS Latuconsina dalam sengketa pemilukada Walikota Ambon 2011-2016. KPU Ambon menyatakan kesiapannya untuk melantik pasangan itu. “Sudah ada keputusan… Read more »