Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan demokrasi yang semakin baik ini telah menumbuhkan kader kader pemimpin bangsa, seiring  dengan semakin beragamnya  permasalahan yang harus dihadapi. Posisi strategi bangsa indonesia, memberikan kesempatan kita untuk berkiprah diarena dunia internasional.Ditambah dengan  pengaruh  globalisasi yang luar biasa terhadap kehidupan bangsa-bangsa di dunia, maka dibutuhkan  kepemimpinan nasional yang cocok untuk zamannya.

ELIYA_PSI

Menelisik perjalanan kepemimpinan bangsa ini, baik strategi maupun kebijakan politik, kita akan ketemu dengan figur-figur yang lahir dan tumbuh dengan zamannya.   Bung Karno merupakan pemimpinan nasional yang cocok untuk masa perjuangan, Pak Harto merupakan figur pemimpin yg sangat tepat untuk masa pembangunan. Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY adalah pemimpin yang diperuntukan pada masa transisional.

Ke depan bangsa ini menuju  kondisi tinggal landas. Pemimpin nasional yang dibutuhkan tentu pemimpin yang  cocok untuk keperluan itu.Sesuai dengan kharakteristik zaman ini , dimana berbagai hal bergerak dengan cepat yang dipacu oleh IPTEK yang maju yang hampir tidak terkendali, maka figure pemimpin yang dibutuhkan adalah  yang dapat bergerak  cepat, tegas dan mampu membawa bangsa ini di kancah pertempuran ideologi, teknologi, budaya dan ekonomi. Cukuplah gaya hati hati, banyak pertimbangan dan melepaskan tanggung jawab kepada bawahannya hanya pada periode transisi  ini saja .

Gerak cepat, identik dengan pemimpin muda. Tahun 2014 adalah masa untuk orang muda untuk berkarya. Indonesia membutuhkan pemimpin muda yang cepat, smart, berani dan tegas. Banyak pihak  mulai  menghitung-hitung siapa yang pas untuk menjadi pemimpin nasional periode 2014- 2019. Bila M. Hatta Radjasa dinilai masih jauh dari  persyaratan zaman dan Aburizal Bakri terlalu tua dan bergelimang masalah seperti lumpur Lapindo dan pajak (Rakyat Merdeka, 20 Februari 2012).

Siapapun yang akan tampil menjadi  Pemimpin pada tahun 2014, yang penting  proses Pemilu berjalan jujur, adil, benar, bersih. Untuk maksud ini tentu dibutuhkan pembersihan jiwa dari para kontestan peserta Pemilu dan pemilih. Bila Pemilu masih bergelimang noda apalagi dengan money politic , maka  pemimpin yang nanti terpilih akan  memiliki beban politik yang berat, seperti yang dialami saat ini. Strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk kesejahteraan rakyat  di ombang ambingkan oleh kekuatan  akal akalan yang menghambat langkahnya.

PEMILU bersih tentu memerlukan regulasi yang tepat. Saat ini sedang digodok RUU pemilu. Bila diperhatikan dengan seksama  banyak  pasal yang mengarah kepada kepentingan  Parpol di legislatif  dan  bila dipahami perdebatan – perdebatan yang ada terlihat  akal-akalan untuk  menggolkan konsep – konsep  untuk menyusun sebuah cara  melakukan  perampokan suara melalui modus  yang lebih canggih . Banyak aturan yang diperlakukan secara double standard dan sangat zolim  untuk mendesak musuh-musuh politiknya  ke sudut mati.

Fungsi DPR memang membuat undang-undang, tetapi DPR diisi oleh Partai politik yang akan berlaga dalam Pemilu.  Regulator membuat aturan untuk dirinya  untuk digunakan di medan laga, tentu saja hal-hal yang diatur cederung akan menguntungkan nya. Inilah logika hukum kita yang rasanya sudah tidak lagi mengena. Oleh karena itu, perlu ditanggapi dengan serius himbauan beberapa partai didalam pembahasan Undang undang Pemilu agar Pemilu 2014 cukup menggunakan UU Pemilu tahun 2008.

Jangan berharap, masyarakat akan diam saja atas ke Zaliman yang dilakukan dengan cara cara yang tidak jantan. Karena suksesi 2014 merupakan sesuatu yang sangat krusial untuk kemajuan bangsa kedepan.

Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang dipilih dengan cara cara yang benar.

Salam Sarikat

ELIYA. SE. Mkom

(dm/dm)

Tiap zaman memang terjadi peningkatan kesadaran politik masyarakat, dimana rakyat semakin sadar akan hak-hak nya, sehingga kejadian kejadian pengerahan massa oleh pejabat pejabat didaerah yang tidak fair yang terjadi dimasa lalu, mungkin sudah tidak banyak lagi terjadi, Tetapi tetap saja ada. Walaupun begitu, modus modus penipuan terhadap rakyat juga semakin berkembang dan bertambah maju seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi.

Ada beberapa kasus mafia pemilu yang melibatkan beberapa anggota KPU dalam kasus tersebut, mulai dari jual beli suara dan masih banyak modusnya. Ada informasi yang berkembang bahwa pada pemilu 2009 yang lalu ada rekayasa dalam kasus Proyek IT untuk Pemilu di KPU, sehingga penggunaan perhitungan yang memanfaatkan teknologi IT batal dilaksanakan. Hal itu ditempuh agar dapat melakukan perampokan suara partai partai peserta pemilu.

Modus lainnya adalah perampokan secara berjamaah oleh beberapa partai partai peserta pemilu dengan memanfaatkan peraturan Parliamentary Threshold, untuk menjegal eksistensi partai politik di lembaga legislatif. Parliementary Threshold di dengung dengungkan sebagai sebuah kebijakan yang harus ditempuh untuk membatasi jumlah partai politik. Verifikasi partai politik oleh Depkumham dan oleh KPU juga dilancarkan untuk menebar ranjau ranjau untuk membunuh eksistensi partai politik.

Bergabungnya beberapa anggota KPU menjadi anggota Partai Politik tertentu, dan malah menjadi pimpinan puncak partai tersebut, perlu di waspadai sebagai sebuah motif baru untuk mengkadalisasi pelaksanaan pemilu tahun 2014. Harus dilakukan verifikasi secara jelas terhadap para anggota KPU dan KPUD di seluruh Indonesia, yang terkait dengan masuknya para anggota KPU tersebut sebagai pengurus Partai Politik. Ada 2 kemungkinan  yang harus di waspadai, pertama bahwa para anggota KPU tersebut telah membantu partai tertentu, sehingga saat ini adalah proses balas jasa. Jika hal ini terjadi dapat dipastikan bahwa hasil pemilu 2009 adalah tidak sah secara hukum, karena telah terjadi kongkalikong antara KPU sebagai wasit dengan partai partai yang menjadi kendaraan politiknya saat ini.

Kemungkinan kedua adalah bahwa Anggota KPU yang menjadi pengurus puncak di Partai Politik tersebut, telah menanamkan orang-orangnya di KPUD diseluruh Indonesia, yang untuk selanjutkan akan dimanfaatkan untuk memenangkan partai tersebut dalam pemilu 2014 nanti. Yang mungkin dilakukan adalah memanfaatkan data pemilih yang dimiliki masing-masing KPUD untuk dilakukan rekayasa sesuai dengan karakteristik didaerah masing-masing. Hal ini bisa menjadi bargaining power Mantan Anggota KPU tersebut sehingga dapat menduduki posisi puncak di Partai Tersebut.

Dalam Pemilu 2009, Partai Sarikat Indonesia telah membuktikan kegigihannya dalam berjuang dan mempejuangkan hak untuk mengikuti pemilu 2009, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tampil, walaupun dengan keterbatasan waktu sebagai salah satu ranjau yang ditebar oleh pihak pihak tertentu. Dalam Pemilu 2014, Partai Sarikat Indonesia Khususnya DPD Partai Sarikat Indonesia Sumatera Barat, akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong tuntasnya kasus-kasus mafia pemilu, dan mendorong agar dilakukan verifikasi secara transparan terhadap seluruh pelaksana pemilu dari mulai tingkat pusat sampai ke daerah. Jika Hal ini dilakukan niscaya pemilu 2014 akan dapat dilaksanakan secara bersih dan jujur.

Salam Sarikat

Husni Nahar

Ketua DPD

Partai Sarikat Indonesia Sumatera Barat

Modus lainnya adalah perampokan secara berjamaah oleh beberapa partai partai peserta pemilu dengan memanfaatkan peraturan Parliamentary Threshold, untuk menjegal eksistensi partai politik di lembaga legislatif

Dengan adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi, maka masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor roda 4, tidak diperkenankan untuk membeli Premium, sebagai gantinya dapat membeli Pertamax yang harganya dua kali lipat atau berpindah menggunakan BBG. Untuk dapat menggunakan BBG diperlukan konverter kit yang harganya mencapai belasan juta rupiah yang tetap akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor.

Frans Teti

Kenaikan TDL diperkirakan ditetapkan sebesar 10 %, yang berlaku mulai 1 April 2012, rencananya akan berlaku untuk seluruh jenis pelanggan, mulai dari industry kecil, menengah, besar dan termasuk pelanggan rumah tangga.

Menanggapi kebijakan pemerintah ini, Sekretaris DPD Partai Sarikat Indonesia Nusa Tenggara Timur menyatakan sangat prihatin. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) akan menyebabkan efek multiplier terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok. Walaupun menurut pemerintah kenaikan TDL yang hanya 10 % tersebut tidak akan berpengaruh terhadap inflasi atau kenaikan harga. Frans menyanggah pendapat itu, ” Jangankan kenaikan TDL yang merupakan salah satu komponen biaya dari produksi, kenaikan gaji pegawai negeri saja bisa menaikan harga harga barang kebutuhan hidup”.

Frans menghimbau agar pemerintah untuk mengintropeksi kebijakan yang diambil tersebut.  Sampai saat ini saja rasio eletrifikasi di NTT masih sangat rendah, PLN harusnya mendahulukan pelayanan bagi masyarakat secara maksimal, dimana salah satu indikatornya adalah seberapa banyak masyarakat dapat dilayani di suatu daerah. Selain itu, kualitas pelayanan juga harus ditingkatkan, mulai dari menghilangkan “byer pet”, pemadaman bergilir, sampai besarnya tagihan yang seringkali tidak sesuai dengan pemakaian pelanggan.

Sedangkan mengenai pembatasan BBM bersubsidi, walaupun daerah NTT belum masuk dalam daerah yang akan dilaksanakan pembatasan BBM pada april nanti, dimana daerah yang akan dilaksanakan pembatasan tersebut di daerah jabotabek sekitarnya, Frans meyakini hal itu tetap akan berdampak keseluruh daerah Indonesia termasuk NTT.  Oleh karena itu, DPD Partai Sarikat Indonesia NTT akan mengirimkan surat rekomendasi kepada DPP Partai Sarikat Indonesia untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar membatalkan kedua kebijakan tersebut.

Kalau Pemerintah tetap bersikeras dengan keputusan tersebut, Frans berharap Partai Sarikat Indonesia dapat melakukan class action terhadap kebijakan itu dengan mengerahkan seluruh kader kader Partai Sarikat Indonesia di seluruh Indonesia. Frans meyakini Partai Sarikat Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat luas ini secara maksimal. “Kami di NTT siap jiwa dan raga untuk hal ini”, kata Frans lagi menutup wawancara tersebut.
(dm/dm)

Mardinsyah_psi_in

Menyikapi  komentar  miring di atas Drs. H. Mardinsyah, Ketua Umum PSI mengatakan bahwa tidak elok     mengatakan suatu tindakan politik sebagai tindakan  tidak etis, padahal secara  hukum diakui tidak melanggar. Secara  konseptual  tidak ditemukan suatu tindakan politik secara hukum benar tetapi secara moral salah. Moral adalah sendi hukum, sehingga tidak mungkin hukum bertabrakan dengan nilai-nilai moral. Akusisi partai politik dinilai tidak melanggar hukum. Coba simak  Menkumham, Amir Syamsudin  “ akuisisi Partai Nasrep terhadap Partai Nurani Umat tidak melanggar undang-undang” . Selanjutnya dikatakan bahwa Undang-undang memungkinkan itu, jadi kami tidak boleh  menghalangi  atau  menutup hak seseorang untuk mengatur partainya sendiri “  (Rakyat Merdeka, 3 Februari 2012).  

Sejak bergulir reformasi tahun 1998,  demokratisasi  terjadi di seluruh aspek kehidupan terutama di bidang politik. Perubahan paradigma politik  pasca reformasi nampaknya banyak yang belum dipahami  oleh berbagai pihak, sehingga muncul komentar miring seperti di atas, lanjut Mardinsyah.  Undang-Undang Partai Politik pasca reformasi telah membuka peluang   kepada  masyarakat luas untuk  ikut berjuang menegakkan keadilan dan kesejahteraan bangsa melalui partai  politik dengan mekanisme Pemilu. Tentu saja demokratisasi  yang terjadi di Indonesia, telah menghasilkan format politik seperti  yang ada saat ini merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah dan murah.

 Berbicara soal etis dan  tidak etis di bidang politik , Mardinsyah melanjutkan tuturannya, bahwa  tidak akan ada kesatuan pandangan  mengenai hal ini . Etika berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terjadi pergeseran nilai-nilai, sehingga tidak  mudah mengatakan  pelanggaran moral atau etika , karena penjelasannya akan berhadapan dengan berbagai hal konseptual.

Sebagai contoh ada yang melihat bahwa  Putusan MK No. 15/PUU-IX/2011 tentang pengujian undang undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yang akhirnya membatalkan  pasal 51 undang undang nomor 2 tahun 2011 dimana Partai politik yang sudah memiliki badan hukum tidak perlu lagi diverifikasi untuk mendapatkan status  berbadan hukum adalah hasil dari  perjuangan untuk menegakkan etika politik. Ketentuan pasal ini dipandang tidak adil karena merampas hak yang telah  dimiliki. Demikian pula dengan masalah  Parliement Treshold (PT) yang  saat ini sedang dipersoalkan.  Dari  kaca mata etika politik adalah suatu pelanggaran, karena merupakan tindakan perampasan hak-hak politik pihak-pihak tertentu. Bila ukuran etis dan tidak etis ditarik dari konsep hak, maka perampasan hak adalah melanggar keadilan. Keadilan adalah inti moral,sesuatu dikatakan bermoral sejauh tidak melanggar keadilan. Menurut Mardinsyah yang disuntingnya dari pandangan filosof bahwa   Etika   tidak saja hanya tindakan yang melakukan sesuatu dengan benar, tetapi menentukan cara yang benar untuk bertindak.

Mengakhiri wawancaranya,  Mardinsyah menghimbau dan mengajak semua pihak untuk berpolitik   secara benar dan jujur. Telah lama kejujuran tidak lagi singgah di negeri ini , saatnya kejujuran harus  dimulai, agar potensi bangsa ini tidak tenggelam.

(dm/dm)

Ketua umum PSI_rapimnas-partai-nasional-republik

Ketua Umum Partai Sarikat Indonesia, Drs. H. Mardinsyah di daulat untuk mendampingi Ketua Umum Partai Nasional Republik saat memukul Gong pembukaan Rapimnas Partai Nasional Republik acara Rapimnas Partai Nasrep di Hotel Crown Jakarta, Senin (30/1/2012).  foto diatas menunjukan moment setelah pemukulan Gong. Sumber Foto: VIVAnews/Ikhwan Yanuar

Undang-undang pemilu paska reformasi, ternyata telah menciptakan entry barrier bagi partai politik baru yang ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pemilu. Verifikasi yang berlapis-lapis serta persyaratan yang semakin dipersulit dari waktu ke waktu sepertinya sengaja diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan bagi partai partai tertentu dengan cara yang tidak elegan. Disamping ada beberapa aturan-aturan dalam undang-undang pemilu yang diciptakan sebagai senjata sadis untuk menggasak partai-partai yang sudah sah menjadi peserta pemilu sehingga suara yang dimiliki partai tersebut di rampok secara terang-terangan  melalui peraturan Parliamentary Threshold.

Tentu saja sebagai sebuah kekuatan politik, partai partai yang menjadi sasaran tembak dari aturan-aturan tersebut tidak akan hanya tinggal diam. Banyak cara dapat dilakukan, mulai dari penggabungan partai-partai, baik menggabungkan diri atau melakukan fusi ataupun melakukan langkah-langkah strategis lainnya untuk memperjuangkan hak politiknya sebagai sebuah kekuatan politik. Apapun cara yang ditempuh, asal masih dalam koridor hukum yang berlaku, tentu tidaklah etis bagi pihak pihak yang berusaha mengganjal hal tersebut untuk mengomentari ataupun bersikap minus terhadap pilihan yang dilakukan .

Partai Nasional Republik ( NasRep ) tidak pernah bergabung dengan Partai Nurani Umat ( PNU ) , tetapi Partai Nurani Umat dirubah namanya menjadi Partai Nasional Republik . Untuk selanjut dalam rangka membangun jaringan politik dan basis politik yang kuat dan besar  Partai Nasional Republik bergabung dengan Partai Sarikat Indonesia  yang merupakan partai politik yang sudah peserta pemilu 2004 dan pemilu 2009.

Mardinsyah-Ketua Umum Partai Sarikat Indonesia

Menanggapi informasi yang beredar tersebut, Ketua Umum Partai Sarikat Indonesia Drs. H. Mardinsyah membenarkan adanya proses pembicaraan menuju penggabungan tersebut. Berdasarkan amanat Rapimnas Partai Sarikat Indonesia pada tanggal 20 juli 2011 yang lalu di hotel Kaisar Jakarta, yang bertekad untuk berjuang dalam pemilu 2014. Rapimnas tersebut juga mengamanatkan kepada  Dewan Pimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah agar PSI dapat mengikuti Pemilu 2014 dengan mantap. Upaya penggabungan Partai ini, merupakan salah satu  dari langkah yang di ambil oleh DPP PSI.

Tapi sampai saat ini proses penggabungan PSI dengan Nasrep ini masih dalam proses lanjut Drs.H. Mardinsyah lagi. DPP PSI  mempertimbangkan penawaran saling menguntungkan bagi kedua partai jika penggabungan  dilakukan.

“Ya tentu saja penggabungan ini dilakukan pada semua tingkat kepengurusan, mulai dari DPP sampai ke Anak Ranting, kalau penggabungan ini jadi dilaksanakan, ada simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan.sehingga kepengurusan di semua tingkatan dapat dilengkapi untuk seluruh daerah di Indonesia. Tapi hal keputusan penggabungan ini masih dalam tahap pembicaraan.   Untuk mengambil keputusan yang tepat, tentu dibutuhkan pembicaraan yang cukup, terutama tentang visi dan misi Partai“.

Kepada seluruh pengurus Partai Sarikat Indonesia dan para kader kader di seluruh Indonesia Mardinsyah menghimbau untuk terus melakukan konsolidasi di daerah masing-masing sesuai dengan amanat Rapimnas terdahulu yaitu melakukan penyempurnaan organisasi sampai ke anak ranting, membentuk lembaga Perencanaan Pemenangan Pemilu  Partai Sarikat Indonesia, baik dalam bentuk sayap-sayap Partai maupun lembaga- lembaga lain sesuai kebutuhan.

Jadi atau tidaknya penggabungan Partai Sarikat Indonesia dengan Nasrep ataupun dengan partai-partai lain, tentu tetap membutuhkan mesin politik Partai Sarikat Indonesia yang tangguh sampai ke akar rumput. Sehingga dapat berjuang maksimal dalam pemilu 2014 nanti.

Dalam pemilu 2009, PSI menjadi peserta pemilu setelah Makamah Konstitusi membatalkan Pasal 316 huruf d pada UU No. 10/2008 tentang Partai Politik dan Keputusan PTUN no 104G / 2008 / PTUN JKT . KPU memberi waktu kepada Partai Sarikat Indonesia , Partai Buruh , PPNUI dan Partai Merdeka untuk mengajukan calon anggota DPR dan DPRD mulai tanggal  15   s/d 19 Agustus 2008 Setelah sah menjadi peserta pemilu 2009 dengan nomor urut 43, pengurus dan kader-kader PSI dengan sigap mempersiapkan daftar calon anggota legislative di segala tingkatan, dan melakukan program program pemenangan pemilu. Tentu saja dengan waktu yang lebih banyak, dan kesiapan personil yang lebih mapan, pada pemilu 2014, PSI bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Mardinsyah menuturkan.
(dm/dm)

Jakarta

“Saya termasuk yang menilai sebaiknya Golkar fokus pada pemenangan pemilu legislatif 2014 mendatang, baru memikirkan pilpres,” imbau Akbar.

Hal ini disampaikan Akbar saat ditanya terkait finalisasi pencapresan Ical. Hal ini disampaikan Akbar kepada detikcom, Selasa (3/1/2012).

Menurut Akbar, memenangkan pemilu legislatif menjadi kunci pencapresan Ical. Tentunya Golkar sendiri harus realistis dengan segala hasil pileg, sebelum memutuskan pencapresan Ical.

“Sehingga dengan elektabilitas Golkar yang tinggi tentu akan lebih tinggi pula elektabilitas capres Golkar,” terang Akbar.

Apalagi pencapresan Ical, menurut Akbar, masih akan ditentukan akhir tahun ini. Dan sesuai kesepakatan internal Golkar harus melalui survey internal, yang hingga kini belum dilakukan.

“Ya memang diseut-sebut juga nanti tergantung hasil survey. Saya tidak paham surveynya itu apakah Pak Ical sebagai capres dengan calon presiden yang lain atau lainnya,” papar Akbar.

Meskipun Ketua DPD tingkat I Golkar mayoritas mendukung pencapresan Ical, Akbar mengimbau mereka semua menahan diri. “Walaupun kalau secara internal sih kalau dilihat dari sisi mekanisme organisasi ya saya bilang sudah final karena sudah diputuskan dalam rapimnas dan itu usul DPD tingkat 1 dalam rapimnas. Tentu secara formal belum ditetapkan, dicari momentum yang tepat ya akhir 2012 ini atau rapim khusus yang dilakukan untuk itu,” tandasnya.

(van/ahy)

Sumber detikdotcom

Jakarta

“Kita akui Dahlan itu middle class darling. Spirit, karakter dan gayanya disukai kelas menengah, pasti dicintai bangsalah,” tutur Wasekjen PD, Ramadhan Pohan, kepada detikcom, Selasa (3/1/2012).

Menurutnya, Dahlan Iskan punya potensi muncul dalam bursa pilpres 2014. Namun saat ini ia harus menunjukkan kinerjanya memimpian Kementerian BUMN.

“Ia potensial untuk capres maupun cawapres. Tapi, sebelum ke mana-mana, baiknya beliau dites saja dulu sebagai Menteri BUMN. Ia bisa nggak kendalikan soal teknis dan strategis ini. Ia belum lama di BUMN, belum terlihat kinerja pokoknya. Jika dua tahun ke depan ia perform, jalan ke RI-1 dan RI-2 datang sendirilah,”kata Ramadhan.

Ramadhan sendiri pernah 15 tahun bekerja bersama Dahlan Iskan. Ramadhan mengenal Dahlan sebagai sosok pekerja keras yang tak suka dengan protokoler.

“Menurut saya, Pak Dahlan punya segalanya. Punya kelengkapan istimewa untuk ditaruh di posisi apa saja. Baik di pemerintahan maupun swasta. Ia pekerja keras. Pekerja supercepat dan anti bertele-tele. Semangat dan perilaku antikorupsinya tinggi banget. Ia tak suka protokoler resmi, walaupun ia bisa berdamai dengan situasi itu,” pujinya.

Ramadhan yakin sekali Dahlan Iskan dapat menjalankan tugas sebagai pemimpin nasional. Meskipun pada akhirnya parpol yang akan memilih siapa capres yang akan berlaga di pemilu 2014.

“Jika ia di posisi tertinggi, di mana pun itu, ia pasti terbaik. Ia layak jadi contoh. Ia memotivasi anak buah dengan contoh. Yang paling penting, Dahlan itu sangat cinta rakyat. Sebab, ia memang anak rakyat. Manajemen, visi dan progresivitasnya pas untuk Indonesia masa depan. Ia pasti sukses jadi CEO Indonesia. Tapi untuk jadi presiden, itu tergantung parpol-parpol,” tegasnya.

(van/vit)

Sumber detikdotcom

Jakarta

“Ini kan semuanya tergantung sama yang di bawah kalau di bawah merespon dengan baik ya Pak Ical siap maju. Kalau di bawah tidak merespon ya dia akan realistis,” tutur Wakil Ketua Umum Golkar, Sharif Cicip Sutardjo, kepada detikcom, Selasa (3/1/2012).

Memang saat ini pengurus DPD tingkat 1 Golkar sepakat mengajukan Ical menjadi capres. Namun tetap saja pencapresan Ical sejatinya belum diputuskan saat ini.

“Akhir tahun 2012 ini akan diputuskan,” tutur Sharif.

Pencapresan belum final, wapresnya pun belum ditentukan. Wapres Ical akan disiapkan setelah Ical dipastikan nyapres.

“Wapresnya dia bilang belum ada. Dia bilang gue aja belum pasti, dia realistis. Maju atau enggak tergantung di bawah. Hasil pileg tetap penting,”tandasnya.

(van/gah)

Jakarta

“Sepengetahuan saya ada dua skenario. Satu, kalau tim lengkap, menang pileg, dan masalah internal bisa diselesaikan tahun 2012 ya baru kemudian Pak Ical maju capres,” tutur anggota Litbang DPP Golkar, Indra J Piliang, kepada detikcom, Selasa (3/1/2012).

Skenario yang kedua dipersiapkan apabila Golkar kalah dalam pemilu legislatif. Dalam hal ini, Ical harus rela mengajukan capres lain yang lebih kuat elektabilitasnya.

“Yang kedua kalau semua syarat itu tidak berhasil untuk dipenuhi maka Golkar akan mencari capres yang lain. Saya kira dua kemungkinan itu masih terbuka,” tutur Indra.

Menurut Indra, sampai saat ini Ical masih realistis. Siap maju ataupun sebaliknya, sesuai dengan dukungan masyarakat dan kader Golkar di daerah.

“Ya kalau Pak Ical sih belum siap, masih menunggu konsolidasi terus. Saya kira Pak Ical itu orangnya sangat rasional,” tuturnya.

Lalu siapakah sosok yang akan didorong Golkar menjadi capres jika Gagal memenangkan Pileg? “Yang jelas kalau ada capres lain dari Golkar yang pasti berkarir di Golkar. Siapapun dia ya pasti akan dibaiat dulu masuk Golkar,” tutupnya.

(van/ahy)